Kemendagri Dorong RSD dan Puskesmas Terapkan BLUD. (ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini yaitu ketentuan pengendalian penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada pelaksanaan
Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959. [ butuh rujukan ] [4] Departemen Dalam Negeri 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Nomor SE-10/MK.1/2021. 5. Pengajuan Ide Baru Periode Bulan Juli-Desember tahun 2021, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahapan pengajuan Ide Baru Periode Bulan Juli-Desember tahun

Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan LKPP tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah: Jenis/Bentuk Peraturan: Surat Edaran Bersama: Singkatan Jenis: Nomor: 1: Tahun: 2022:

Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008. Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 2194 kali; Diunduh 115 kali; Unduh. Batang Tubuh
Penilaian Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Aturan Terbaru SE Mendagri Nomor 981/1010/SJ Tahun 2019). Seiring dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kini telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 8/10/38 tanggal 3 Desember 1979 tentang Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah; 3. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 335/MK. WASPAN/11/1998 tanggal 24 November 1998 tentang SE Mendagri 15 Juli 2020 - Konsultasi pembentukan Pansel Inspektur Daerah.pdf - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free.
Ketentuan tentang Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ Tulis Komentar PRODUK HUKUM TERBARU. Sahabat Edukasi yang berbahagia.. Pada tanggal 12 Oktober 2020 Menteri Dalam Negeri telah mengedarkan surat bernomor : 900/5663/SJ yang ditujukan kepada Yth.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 400.1.7/2097/SJ, tanggal 6 April 2023 tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah. Akan tetapi Surat Edaran Menteri dalam negeri tersebut kemudian dikritik oleh penggiat Pendidikan dari NU Circle Achmad Rizali (Diduga Kebijakan Sudah Diarahkan

Eby9VVA.
  • thqgz8750r.pages.dev/816
  • thqgz8750r.pages.dev/750
  • thqgz8750r.pages.dev/612
  • thqgz8750r.pages.dev/665
  • thqgz8750r.pages.dev/567
  • thqgz8750r.pages.dev/118
  • thqgz8750r.pages.dev/974
  • thqgz8750r.pages.dev/418

    • surat edaran menteri dalam negeri